MALANGRAYA – Presiden Prabowo Subianto menerima 10 mantan Kapolri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Minggu (8/11/2026).
Sepuluh mantan Kapolri yang hadir yakni Jenderal Pol (Purn) Roesmanhadi, Roesdihardjo, Suroyo Bimantoro, Da’i Bachtiar, Sutanto, Bambang Hendarso Danuri, Timur Pradopo, Sutarman, Badrodin Haiti, dan Tito Karnavian. Dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, pertemuan ini disebut sebagai silaturahmi antara kepala negara dengan para tokoh yang pernah memimpin institusi Polri pada berbagai periode.
“Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan para mantan Kapolri saling bertukar pandangan mengenai berbagai isu yang terjadi. Pertemuan ini turut menjadi momentum pertukaran pengalaman lintas generasi kepemimpinan,” tulis keterangan pers Sekretariat Presiden, sebagaimana dilansir KOMPAS.COM. Pertemuan turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Pertemuan turut dihadiri oleh Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto.
Presiden Prabowo turut didampingi oleh Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto.
Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso menilai, pertemuan tersebut memiliki arti khusus di tengah mencuatnya kasus dugaan penyadapan terhadap Prabowo yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
“Memang pertemuan ini saya melihat sebagai kondisi khusus karena ada kasus seorang mantan Kapolri yaitu Pak LSP yang dituduh menyadap Pak Presiden Prabowo,” kata Sugeng kepada Kompas.com, Senin (9/11/2026).
Menurut Sugeng, kehadiran para mantan kapolri dapat membantu Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa dugaan penyadapan tersebut merupakan tindakan pribadi, bukan institusi Polri.
Sugeng juga menilai, para mantan kapolri ingin mengingatkan bahwa Polri harus tetap setia dan tunduk kepada Presiden Republik Indonesia sesuai konstitusi dan prinsip satya haprabu alias setia kepada pemimpin. Hal lain yang dinilai penting adalah memastikan kasus dugaan penyadapan tersebut tetap dipandang sebagai persoalan hukum, bukan ditarik ke dalam konflik politik.
“Karena kalau dikaitkan dengan gonjang-ganjing politik, dikaitkan dengan kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan politik, akan berimbas pada institusi Polri. Polri bisa diseret ke sana ke sini di dalam gelombang politik yang tidak berkepastian,” jelas dia.
Leave a Reply